Peristiwa G 30 S PKI

LATAR BELAKANG

PKI merupakan partai Stalinis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. 

Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden - sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin". PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM.

Pada era "Demokrasi Terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.

PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk Soekarno untuk memperkuat dukungan untuk rezim Demokrasi Terpimpin dan, dengan persetujuan dari Soekarno, memulai kampanye untuk membentuk "Angkatan Kelima" dengan mempersenjatai pendukungnya. Para petinggi militer menentang hal ini.

Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha menghindari bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI mementingkan "kepentingan bersama" polisi dan "rakyat". Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami slogan "Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi". Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari "sikap-sikap sektarian" kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat "massa tentara" subyek karya-karya mereka.
Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ratusan ribu petani bergerak merampas tanah dari para tuan tanah besar. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dan polisi dan para pemilik tanah. Untuk mencegah berkembangnya konfrontasi revolusioner itu, PKI mengimbau semua pendukungnya untuk mencegah pertentangan menggunakan kekerasan terhadap para pemilik tanah dan untuk meningkatkan kerjasama dengan unsur-unsur lain, termasuk angkatan bersenjata.
Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik AS. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jendral-jendral militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. 

Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet Sukarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwa angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis "rakyat".Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata di mana ia berbicara tentang "perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk para komunis". Rejim Sukarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan karena industri menurut mereka adalah milik pemerintahan NASAKOM.

Tidak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rejim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian "angkatan kelima" di dalam angkatan bersenjata, yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Mereka, depan jendral-jendral militer, berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa "NASAKOMisasi" angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerjasama untuk menciptakan "angkatan kelima". Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer dan negara sedang diubah untuk memecilkan aspek anti-rakyat dalam alat-alat negara.

PERISTIWA

Pada 30 September 1965, enam jendral senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana (Cakrabirawa) yang loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol. Untung. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut.
Korban

Keenam pejabat tinggi yang dibunuh tersebut adalah:
•    Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani,
•    Mayjen TNI R. Suprapto
•    Mayjen TNI M.T. Haryono
•    Mayjen TNI Siswondo Parman
•    Brigjen TNI DI Panjaitan
•    Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo

Jenderal TNI A.H. Nasution juga disebut sebagai salah seorang target namun dia selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan AH Nasution, Lettu Pierre Tandean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut.

Selain itu beberapa orang lainnya juga turut menjadi korban:
•    AIP Karel Satsuit Tubun
•    Brigjen Katamso Darmokusumo
•    Kolonel Sugiono

Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober.

KRONOLOGIS

1.    Tanggal 1 Oktober 1965

Operasi penumpasan G 30 S/PKI dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1965 sore hari. Gedung RRI pusat dan Kantor Pusat Telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh satuan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo, pasukan Para Kujang/328 Siliwangi, dan dibantu pasukan kavaleri. Setelah diketahui bahwa basis G 30 S/PKI berada di sekitar Halim Perdana Kusuma, sasaran diarahkan ke sana.

2.    Tanggal 2 Oktober 1965

Pada tanggal 2 Oktober, Halim Perdana Kusuma diserang oleh satuan RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwo Edhi Wibowo atas perintah Mayjen Soeharto. Pada pikul 12.00 siang, seluruh tempat itu telah berhasil dikuasai oleh TNI – AD.

3.    Tanggal 3 Oktober 1965

Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 1965, pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor C.I Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya. Setelah usaha pencarian perwira TNI – AD dipergiat dan atas petunjuk Kopral Satu Polisi Sukirman yang menjadi tawanan G 30 S/PKI, tetapi berhasil melarikan diri didapat keterangan bahwa para perwira TNI – AD tersebut dibawah ke Lubang Buaya. Karena daerah terebut diselidiki secara intensif, akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1965 titemukan tempat para perwira yang diculik dan dibunuh tersebut.. Mayat para perwira itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang bergaris tengah ¾ meter dengan kedalaman kira – kira 12 meter, yang kemudian dikenal dengan nama Sumur Lubang Buaya.

4.    Tanggal 4 Oktober 1965

Pada tanggal 4 Oktober, penggalian Sumur Lubang Buaya dilanjutkan kembali (karena ditunda pada tanggal 13 Oktober pukul 17.00 WIB hingga keesokan hari) yang diteruskan oleh pasukan Para Amfibi KKO – AL dengan disaksikan pimpinan sementara TNI – AD Mayjen Soeharto. Jenazah para perwira setelah dapat diangkat dari sumur tua tersebut terlihat adanya kerusakan fisik yang sedemikian rupa. Hal inilah yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum wafat.

5.     Tanggal 5 Oktober 1965

Pada tanggal 5 Oktober, jenazah para perwira TNI – AD tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat.

6.    Tanggal 6 Oktober 1965

Pada tanggal 6 Oktober, dengan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam Sidang Kabinet Dwikora, para perwira TNI – AD tersebut ditetapakan sebagai Pahlawan Revolusi.

Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G 30 S PKI adalah sebuah kejadian yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di mana enam pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan yang disebut sebagai usaha kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia.

PASCA KEJADIAN

Pada tanggal 1 Oktober 1965 Sukarno dan sekretaris jendral PKI Aidit menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para "pemberontak" dengan berpindah ke Pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan.

Pada tanggal 6 Oktober Sukarno mengimbau rakyat untuk menciptakan "persatuan nasional", yaitu persatuan antara angkatan bersenjata dan para korbannya, dan penghentian kekerasan. Biro Politik dari Komite Sentral PKI segera menganjurkan semua anggota dan organisasi-organisasi massa untuk mendukung "pemimpin revolusi Indonesia" dan tidak melawan angkatan bersenjata. Pernyataan ini dicetak ulang di koran CPA bernama "Tribune".
Pada tanggal 12 Oktober 1965, pemimpin-pemimpin Uni-Sovyet Brezhnev, Mikoyan dan Kosygin mengirim pesan khusus untuk Sukarno: "Kita dan rekan-rekan kita bergembira untuk mendengar bahwa kesehatan anda telah membaik...Kita mendengar dengan penuh minat tentang pidato anda di radio kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan menghindari kekacauan...Imbauan ini akan dimengerti secara mendalam."

Dalam sebuah Konferensi Tiga Benua di Havana di bulan Februari 1966, perwakilan Uni-Sovyet berusaha dengan segala kemampuan mereka untuk menghindari pengutukan atas penangkapan dan pembunuhan orang-orang yang dituduh sebagai PKI, yang sedang terjadi terhadap rakyat Indonesia. Pendirian mereka mendapatkan pujian dari rejim Suharto. Parlemen Indonesia mengesahkan resolusi pada tanggal 11 Februari, menyatakan "penghargaan penuh" atas usaha-usaha perwakilan-perwakilan dari Nepal, Mongolia, Uni-Sovyet dan negara-negara lain di Konperensi Solidaritas Negara-Negara Afrika, Asia dan Amerika Latin, yang berhasil menetralisir usaha-usaha para kontra-revolusioner apa yang dinamakan pergerakan 30 September, dan para pemimpin dan pelindung mereka, untuk bercampur-tangan di dalam urusan dalam negeri Indonesia."

Lima bulan setelah itu, pada tanggal 11 Maret 1966, Sukarno memberi Suharto kekuasaan tak terbatas melalui Surat Perintah Sebelas Maret. Ia memerintah Suharto untuk mengambil "langkah-langkah yang sesuai" untuk mengembalikan ketenangan dan untuk melindungi keamanan pribadi dan wibawanya. Kekuatan tak terbatas ini pertama kali digunakan oleh Suharto untuk melarang PKI. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Sukarno dipertahankan sebagai presiden tituler diktatur militer itu sampai Maret 1967. Kepemimpinan PKI terus mengimbau massa agar menuruti kewenangan rejim Sukarno-Suharto. Aidit, yang telah melarikan diri, ditangkap dan dibunuh oleh TNI pada tanggal 24 November, tetapi pekerjaannya diteruskan oleh Sekretaris Kedua PKI Nyoto.

Dalam bulan-bulan setelah peristiwa ini, semua anggota dan pendukung PKI, atau mereka yang dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI, semua partai kelas buruh yang diketahui dan ratusan ribu pekerja dan petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kamp-kamp tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pembunuhan-pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Berapa jumlah orang yang dibantai tidak diketahui dengan persis - perkiraan yang konservatif menyebutkan 500.000 orang, sementara lainnya 2.000.000 orang. Namun diduga setidak-tidaknya satu juta orang menjadi korban dalam bencana enam bulan yang mengikuti kudeta itu.

Dihasut dan dibantu oleh tentara, kelompok-kelompok pemuda dari organisasi-organisasi muslim sayap-kanan melakukan pembunuhan-pembunuhan massa, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada laporan-laporan bahwa Sungai Brantas di dekat Surabaya menjadi penuh mayat-mayat sampai di tempat-tempat tertentu sungai itu "terbendung mayat".

Pada akhir 1965, antara 500.000 dan satu juta anggota-anggota dan pendukung-pendukung PKI telah menjadi korban pembunuhan dan puluhan ribu dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi, tanpa adanya perlawanan sama sekali. Sewaktu regu-regu militer yang didukung dana CIA menangkapi semua anggota dan pendukung PKI yang terketahui dan melakukan pembantaian keji terhadap mereka, majalah "Time" memberitakan:

"Pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan dalam skala yang sedemikian sehingga pembuangan mayat menyebabkan persoalan sanitasi yang serius di Sumatra Utara, di mana udara yang lembab membawa bau mayat membusuk. Orang-orang dari daerah-daerah ini bercerita kepada kita tentang sungai-sungai kecil yang benar-benar terbendung oleh mayat-mayat. Transportasi sungai menjadi terhambat secara serius."

Di Pulau Bali, yang sebelum itu dianggap sebagai kubu PKI, paling sedikit 35.000 orang menjadi korban di permulaan 1966. Di sana para Tamin, pasukan komando elite Partai Nasional Indonesia, adalah pelaku pembunuhan-pembunuhan ini. Koresponden khusus dari Frankfurter Allgemeine Zeitung bercerita tentang mayat-mayat di pinggir jalan atau dibuang ke dalam galian-galian dan tentang desa-desa yang separuh dibakar di mana para petani tidak berani meninggalkan kerangka-kerangka rumah mereka yang sudah hangus. Di daerah-daerah lain, para terdakwa dipaksa untuk membunuh teman-teman mereka untuk membuktikan kesetiaan mereka. Di kota-kota besar pemburuan-pemburuan rasialis "anti-Cina" terjadi. Pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai pemerintah yang mengadakan aksi mogok sebagai protes atas kejadian-kejadian kontra-revolusioner ini dipecat.

Paling sedikit 250,000 orang pekerja dan petani dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi. Diperkirakan sekitar 110,000 orang masih dipenjarakan sebagai tahanan politik pada akhir 1969. Eksekusi-eksekusi masih dilakukan sampai sekarang, termasuk beberapa dozen sejak tahun 1980-an. Empat tapol, Johannes Surono Hadiwiyino, Safar Suryanto, Simon Petrus Sulaeman dan Nobertus Rohayan, dihukum mati hampir 25 tahun sejak kudeta itu.

Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September. Hari berikutnya, 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pada masa pemerintahan Soeharto, biasanya sebuah film mengenai kejadian tersebut juga ditayangkan di seluruh stasiun televisi di Indonesia setiap tahun pada tanggal 30 September. Selain itu pada masa Soeharto biasanya dilakukan upacara bendera di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya dan dilanjutkan dengan tabur bunga di makam para pahlawan revolusi di TMP Kalibata. Namun sejak era Reformasi bergulir, film itu sudah tidak ditayangkan lagi dan hanya tradisi tabur bunga yang dilanjutkan.

Pada 29 September - 4 Oktober 2006, diadakan rangkaian acara peringatan untuk mengenang peristiwa pembunuhan terhadap ratusan ribu hingga jutaan jiwa di berbagai pelosok Indonesia. Acara yang bertajuk "Pekan Seni Budaya dalam rangka memperingati 40 tahun tragedi kemanusiaan 1965" ini berlangsung di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Depok. Selain civitas academica Universitas Indonesia, acara itu juga dihadiri para korban tragedi kemanusiaan 1965, antara lain Setiadi, Murad Aidit, Haryo Sasongko, Sasmaja, dan Putmainah.

Sumber (dengan perubahan) :

http://caffri10.blogspot.co.id/2013/05/sejarah-dan-kronologis-peristiwa-g-30.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_30_September

Keuntungan dan Kerugian Diplomasi

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan di satu sisi ada keuntungannya sedangkan di sisi lain juga merugikan. Berikut ini keuntungan dan kerugian diplomasi :

Kelebihan

1. Menyelesaikan masalah secara damai
2. Tidak memakan begitu banyak korban antar kedua belah pihak.
3. Sarana mencari dukungan internasional
4. Perundingan menunjukkan setaranya kedudukan Indonesia dengan Belanda
5. Sarana pengakuan kedaulatan secara de jure

Kekurangan

1. Memiliki resiko bahaya yang tinggi apabila diplomat disandra atau sejenisnya 
2. Hasil perundingan sering kali merugikan seperti dalam pembagian wilayah dalam perundingan Belanda, dst
3. Banyak terjadinya pelanggaran atas keputusan yang telah di sepakati.
4. Kadang-kadang berhadapan dalam perbedaan yang tajam bahkan ekstrim dengan pihak perjuangan senjata

Abdul Kadir Wijoyoatmojo

Raden Abdulkadir Widjojoatmodjo (lahir di Salatiga, 18 Desember 1904 – meninggal di Den Haag, Belanda, 24 Desember 1992 pada umur 88 tahun) adalah seorang Belanda-Indonesia dari Jawa, tentara dan diplomat.

Dia menghadiri sekolah Belanda dan mengikuti pelatihan Indologis di Universitas Leiden di bawah Christiaan Snouck Hurgronje yang merekomendasikan dia kepada Dewan Homegrown. Di sana ia bekerja sebagai administrator. Pada tahun 1919 ia menjadi sekretaris kedutaan besar Belanda di Jeddah di Kerajaan Arab Saudi sejak 1916. Pada tahun 1932 ia menjadi wakil konsul di Mekkah dan karenanya wakil Belanda tertinggi. Tepat sebelum pecahnya Perang Dunia II ia adalah seorang pegawai senior di New Guinea.

Dari bulan Maret 1944 ia adalah seorang konsultan dalam pelayanan umum Letnan Gubernur Jenderal Hubertus van Mook bahwa pemerintah Belanda dari luar Hindia Belanda mencoba untuk memulihkan dengan Belanda Nederlansch Indies Civil Administration (NICA), dari 1946 Sekutu Militer Administrasi Sipil Urusan Cabang (AMACAB) dan setelah kepergian pasukan Inggris Departemen Administrasi Temporary). Dia sementara ketika Van Mook masih pada akhir perang, tokoh otoritas tertinggi di Belanda Hindia Belanda di Brisbane. Dia juga memainkan peran dalam pemulihan otoritas di India timur. Dia diangkat penduduk (sebagai kolonel dalam KNIL) dari Maluku.

Dia memainkan peran aktif dalam persiapan untuk perubahan konstitusi dan dibentuk pada tahun 1946 di Indonesia Serikat Sekretaris Negara untuk urusan umum. Akhir 1947, dia bertindak Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dia adalah utusan delegasi Belanda yang dipimpin oleh PBB menegosiasikan kemerdekaan Indonesia.

Dalam perundingan Renville, Abdulkadir adalah utusan delegasi dari pihak Belanda. Abdulkadir yang menandatangani perjanjian ini mewakili pihak Belanda.

Abdulkadir yang menjabat sebagai Recomba (gubernur) Jawa Barat mengambil prakarsa mengadakan konferensi yang pertama tanggal 12-19 Oktober 1947. Dia mengundang sebagai peserta konferensi eks residen republik di Bogor R.A.A Hilman Djojodiningrat yang ditunjuk sebagai ketua.

Setelah kemerdekaan Indonesia, ia terus tinggal di sana. Dia diperlakukan seperti paria dan beremigrasi ke Belanda tahun 1951. Dia meninggal pada tahun 1992 di Den Haag dan kemudian dimakamkan di makam keluarga di Karanganyar. (sumber : wikipedia)

KEREN! Nama Pahlawan Indonesia Dijadikan Sebagai Nama Jalan Di Luar Negeri

Eh, ternyata banyak loh nama pahlawan Indonesia yang namanya dijadikan nama jalan di luar negeri, karena saking berjasanya. Dari sumber yang ditemukan (travelingyuk.com) ada 7 tempat di luar negeri yang nama jalannya adalah nama pahlawa Indonesia. Ini diaa..........

RUE SOEKARNO – RABAT, MAROKO

Pada tanggal 2 Mei 1960 Rue Soekarno secara resmi dikenalkan sebagai nama sebuah jalan di ibu kota Maroko, Rabat. Yang spesial dari peresmian nama jalan ini adalah bahwa presiden Soekarno sendirilah yang melakukannya.

Jalan yang semula bernama Sharia Al-Rais Ahmed Soekarno ini kini lebih dikenal dengan nama Rue Soekarno. Penamaan ini adalah salah satu bentuk penghargaan yang diberikan Raja Muhammad V atas jasa Ir. Soekarno pada Maroko.

MOHAMMED HATTA STRAAT – HARLEEM, BELANDA

Pemandangan unik terlihat di salah satu jalan di kota Harleem, Belanda. Di sana terpajang sebuah papan nama jalan yang bertuliskan Mohammed Hatta Straat. Nama itu tentu tidak asing di mata warga Indonesia sebab ia adalah wakil presiden pertama negeri ini.

SJAHRIRSTRAAT – LEIDEN, BELANDA

Sutan Sjahrir tidak hanya terkenal sebagai politikus ulung di dalam negeri saja namun ia juga terkenal dekat dengan kalangan cendikiawan dan aktivis politik di Leiden. Hal tersebut bermula saat ia menimba ilmu di Belanda.

Mantan Perdana Menteri Indonesia ini pernah belajar di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam yang kemudian pindah ke Leiden School Of Indology. Dari situlah ia memperluas pergaulannya sehingga akhirnya namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan.

R A KARTINISTRAAT – AMSTERDAM, BELANDA

Tidak hanya tokoh pria saja yang mendapat penghormatan untuk di jadikan nama jalan di Belanda. Jika Anda berjalan-jalan di kawasan Amsterdam Zuidoost atau yang dikenal dengan sebutan Bijlmer Anda akan melihat papan nama jalan bertuliskan Raden Ajeng Kartini Straat.

Selain di Amsterdam nama jalan Kartini juga bisa dijumpai di Harleem dan Utrech. Nama Kartini digunakan sebagai bentuk penghormatan atas perjuangannya dalam membela hak-hak perempuan.

IRAWAN SOEJONOSTRAAT – AMSTERDAM, BELANDA

Ada sebuah nama jalan di Amsterdam yang terdengar Indonesia banget, Irawan Soejonostraat. Namun nama ini masih asing ditelinga orang Indonesia. Tentu saja ia bukanlah pahlawan nasional ataupun pemimpin Indonesia. Ia adalah anak dari Raden Ario Adipati Soejono, salah satu menteri pertama Indonesia.

Bagi orang Belanda, Irawan adalah pemuda Indonesia yang gagah berani. Ia terbunuh pasukan SS Nazi Jerman yang saat itu tengah menduduki Belanda. Kini namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Amsterdam.

AHMED SOKARNO ST – MESIR

Nama Presiden pertama Indonesia nampaknya menjadi nama yang paling banyak digunakan di luar negeri sebagai nama jalan. Pemberian nama jalan Ahmed Sokarno di Mesir tak lepas dari hubungan harmonis RI dengan Mesir yang kala itu dipimpin oleh Gammal Abdul Nasser.

Nama Ahmed diberikan karena bung Karno dikenal dengan nama Ahmad Soekarno di Mesir. Dipilihnya nama Soekarno untuk nama jalan sebab presiden pertama Indonesia ini berjasa sebagai pencetus Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1955.

MUNIRSTRAAT – DEN HAAG, BELANDA

Tak hanya nama pemimpin dan pahlawan nasional saja yang dijadikan nama jalan di Belanda. Seorang tokoh pejuang HAM, Munir yang mati terbunuh di dalam pesawat saat akan menuju negeri kincir tersebut juga dijadikan nama jalan di Den Haag, Belanda.

Dalam jasad Munir kala itu ditemukan racun arsenik yang merenggut nyawa pria yang gencar membongkar kasus penculikan aktivis tahun 1997-1998. Pengabadian nama Munir sebagai nama jalan tersebut didasarkan atas kiprahnya memperjuangkan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

WOW, keren kan? BANGET! (y)

Jalan-jalan tersebut paling banyak ada di Belanda. Mungkin karena Belanda pernah menjajah kita, jadi Belanda menghargai para pahlawan yang berjuang saat mereka menjajah itu. Ckck, penjajah tapi kok mengenang pahlawan yang dijajah ya (?)

Nah, penjajah aja menghargai jasa para pahlawan kita. Masa kita selaku bangsa Indonesia tidak menghargainya? Malu dong. Makanya, yuk kita menghargai jasa para pahlawan dengan membangun negeri ini.

Rumusan Teks Pancasila

RUMUSAN MOH. YAMIN

 

Secara lisan :

1.     Peri Kebangsaan

2.     Peri Kemanusiaan

3.     Peri ke-Tuhanan

4.     Peri Kerakyatan

5.     Kesejahteraan Rakyat

Secara Tulisan :

1.     Ketuhanan Yang Maha Esa

2.     Kebangsaan Persatuan Indonesia

3.     Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

4.    Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5.     Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

RUMUSAN IR. SOEKARNO

Rumusan pancasila :

1.     Kebangsaan Indonesia

2.     Internasionalisme,-atau peri-kemanusiaan

3.     Mufakat,-atau demokrasi

4.     Kesejahteraan sosial

5.     Ketuhanan

Rumusan trisila :

1.     Sosio-nasionalisme

2.     Sosio-demokratis

3.     ke-Tuhanan

Rumusan ekasila :

1.     Gotong-Royong

RUMUSAN SOEPOMO

1.      Persatuan Indonesia

2.      Ketuhanan Yang Maha Esa

3.      Kerakyatan yang berdasarkan permusyawaratan perwakilan

4.      Pemerataan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

5.      Kemakmuran Indonesia dalam ikatan Asia Timur Raya

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Menurut saya, yang paling sesuai dengan pancasila adala rumusan Moh. Yamin secara tertulis, karena semua usulan Moh. Yamin tertuang di dalam pancasila. Sedangkan usulan Soekarno dan Soepomo kurang sesuai (kurang dekat) isinya dengan isi pancasila.

Rumusan Moh. Yamin :

1.                    1.   Ketuhanan Yang Maha Esa -> sesuai dengan sila ke-1

2.     Kebangsaan Persatuan Indonesia -> mirip dengan sila ke-3

3.     Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab -> mirip dengan sila ke-2

4.     Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan -> sesuai sila ke-4

5.     Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia -> sesuai sila ke-5

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

          

PROKLAMASI

Dengan izin Tuhan dan atas perjuangan seluruh rakyat Indonesia, dengan ini kami menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Pengalihan kekuasaan serta segala urusan negara akan dilaksanakan secepatnya.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05

Atas nama bangsa Indonesia

Izalewat, Mba' Da

(Tugas Sejarah Indonesia Kelas 11)

Saat sedang merumuskan teks proklamasi, sangat susah walaupun hanya membuat satu kalimat. Selalu ada perdebatan setiap membuat kalimat demi kalimat teks proklamasi. Ide yang muncul dari tiap orang kerap kali membuat kami kesulitan untuk menulis teks proklamasi. Sangat sulit untuk menemukan titik kesepakatan. Tapi pada akhirnya kami bersepakat untuk menulis teks proklamasi (tugas) seperti yang dilampirkan di atas. Padahal hanya teks yang sedikit namun sangat-sangat-sangat berarti bagi kemerdekaan Indonesia.